BERANDA

Prinsip Dan Pendekatan Air Limbah



Pemilihan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Program Hibah Air Minum dilakukan berdasarkan penilaian
atas :
a. Penyampaian Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2012 tepat waktu;
b. Penyampaian laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum tepat waktu.
Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:
Akuntabilitas  :  Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang
menyangkut kepentingan masyarakat.
Pengawasan  :  Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemba-ngunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
Daya Tanggap  :  Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat
tanpa kecuali.

Profesionalisme  :  Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu
memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
Efisiensi & Efektivitas  :   Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber
daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
Transparansi  :  Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penye-diaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
Kesetaraan  :  Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraannya.
Keadilan Gender  :  Menciptakan kondisi dan situasi yang mempertimbangkan persoalan dan kebutuhan
yang berbeda dari laki-laki dan perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk dapat
berpartisipasi secara setara, mendapatkan akses terhadap sumber daya dan manfaat yang
adil.
Wawasan ke Depan  :   Membangun daerah berdasarkan visi & strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam
seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab
terhadap kemajuan daerahnya.
Partisipasi  :   Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat
dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Penegakan Hukum  :   Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian,
menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat