BERANDA

Prinsip Dan Pendekatan Air Minum



Prinsip-prinsip Good Governance;
Pemilihan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Program Hibah Air Minum dilakukan berdasarkan penilaian atas :;
a. Penyampaian Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2012 tepat waktu;
b. Penyampaian laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum tepat waktu.Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:;
Akuntabilitas :Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.;
Pengawasan :Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemba-ngunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Daya Tanggap :Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. Profesionalisme :Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Efisiensi & Efektivitas :Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Transparansi :Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penye-diaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. Kesetaraan :Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Keadilan Gender :Menciptakan kondisi dan situasi yang mempertimbangkan persoalan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki dan perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk dapat berpartisipasi secara setara, mendapatkan akses terhadap sumber daya dan manfaat yang adil. Wawasan ke Depan :Membangun daerah berdasarkan visi & strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Partisipasi :Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan Hukum :Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian,menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat