BERANDA

Komponen Air Minum



1.   Tim Teknis melakukan sosialisasi rencana program hibah kepada kab/kota;
2.   Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berminat mengikuti Program Hibah Air Minum  mengajukan surat minat dan kesanggupan untuk memenuhi kriteria dan syarat penerima hibah kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, dengan lampiran surat kesiapan dari PDAM;
 3.   CPMU menilai dokumen usulan dan kesiapan kegiatan dari masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah air minum yang diajukan;
 4.   CPMU dibantu konsultan baseline melakukan baseline survey terhadap masyarakat calon penerima manfaat;
 5.   DJCK merekomendasikan daftar calon penerima hibah kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK;
 6.   Kementerian Keuangan cq. DJPK menerbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri, dokumen PPH dan kemudian Menteri Keuangan/kuasanya dan Kepala Daerah penerima hibah melakukan penandatanganan PPH.
 7.   Penerima Hibah akan memberikan Penyertaan Modal kepada PDAM, yang akan digunakan oleh PDAM untuk membiayai pelaksanaan pemasangan SR yang diajukan untuk mendapatkan hibah.
 8.   PDAM segera melaksanakan kegiatan pembangunan, yang dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga;
 9.   Setiap tahapan pekerjaan selesai dan sambungan baru berfungsi baik paling sedikit 500 SR, kab/kota penerima hibah dapat mengajukan permintaan penilaian kepada PPMU untuk diteruskan kepada CPMU dengan ketentuan jumlah dana hibah yang dibayarkan maksimal sebesar dana APBD yang dialokasikan untuk program hibah dan jumlah SR sesuai dengan PPH.
 10. Selanjutnya CPMU menugaskan Tim Konsultan Verifikasi untuk memeriksa kelayakan yaitu:
a. Pemasangan SR untuk MBR telah dilaksanakan dan telah berfungsi baik;
b. Pemenuhan terhadap standar teknis sambungan rumah;
c.  Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Minum.
 -     Bilamana Tim Konsultan Verifikasi melaporkan bahwa kondisi (a) dan (b) di atas telah sesuai dengan yang diharapkan;
 -     Bilamana Konsultan Verifikasi melaporkan bahwa kondisi (a) dan (b) tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka CPMU dan PPMU akan merekomendasikan kepada PIU untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan agar dapat memenuhi persyaratan dan dapat diajukan bersamaan pada periode tahapan verifikasi berikutnya.
 11. CPMU atas nama DJCK akan menerbitkan surat kepada DJPK yang menyampaikan rekomendasi pencairan dana hibah kepada kab/kota berdasarkan surat rekomendasi dari PPMU;

12.  Kementerian Keuangan melakukan penilaian dokumen administrasi persyaratan pencairan hibah dan melakukan pencairan dana hibah.